(0362) 21248
dinsos@bulelengkab.go.id
Dinas Sosial

Upaya Dinsos Buleleng Mengatasi Kemiskinan Ekstrem dan Efesiensi Anggaran APBD

Admin dinsos | 07 Maret 2023 | 52 kali

Upaya Dinsos Buleleng Mengatasi Kemiskinan Ekstrem dan Efesiensi Anggaran APBD

Dinsos_Hadir
Singaraja 07 Maret 2023
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng secara khusus diberikan tugas oleh Bapak Pj Bupati Buleleng Ir Ketut Lihadnyana,M.M.A untuk memverifikasi, memvalidasi kemiskinan ekstrem yang ada di Kabupaten Buleleng dan verifikasi validasi data berkaitan dengan Jaminan Kesehatan pemberian iuran KIS APBD dan APBN.

Kami memberdayakan  pendamping PKH yang merupakan SDM Kemensos RI dengan melakukan pemetaan data awal berdasarkan SK Bupati kemiskinan ekstrem di Kab.Buleleng yang berjumlah 5.314 Keluarga, dengan mempersiapkan Aplikasi Google Form yang sudah diberikan langsung kepada para pendamping PKH sesuai wilayahnya baik per Kecamatan maupun Desa.

Kegiatan verifikasi validasi data dilakukan dengan cara door to door langsung by name by address dengan pemotretan langsung tingkat kelayakan dari segi pendapatan,pendidikan, kelayakan rumahnya dan kelayakan sanitasiya. Dari hasil pemotretan inilah nanti akan menemukan hasil tingkat kelayakan yang riil apakah di posisi miskin ekstrem atau lainnya, lanjut data ini akan diinput ke aplikasi Google Form dan menghasilkan data riil berdasarkan KK,NIK,By name By Address, Kelayakan rumah dan sanitasinya.

Dengan diketemukan data kemiskinan ekstrem ini nantinya akan di eksekusi oleh Dinas/instansi terkait sesuai segment yang dibutuhkan, Sehingga Harapan Pj Bupati Buleleng jumlah angka kemiskinan di Kab.Buleleng menjadi Nol yang artinya sudah diberikan program.

Berkaitan dengan Efesiensi Anggaran APBD terkait Jaminan Kesehatan pemberian iuran KIS APBD dan APBN. Pola yang diambil Dinsos Buleleng dengan cara mensosialisasikan sekaligus melaksanakan pengecekan ke rumah warga masyarakat terkait KIS PBI APBD supaya sesuai dengan kriteria Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 diarahkan pada warga fakir miskin dan tidak mampu.

Dimana Data awal Kepesertaan KIS PBI APBD hampir mencapai 270 ribuan dengan anggaran APBD terpakai setiap bulan hampir 9,5 Milyar, Sehingga kami secara bertahap terus melakukan penyisiran, verifikasi dan validasi data dengan mengecek sesuai segment mulai dari pekerjaan, aset termasuk juga apa yang dimiliki dirumahnya. Dari upaya dan langkah yang kita lakukan kita bisa menurunkan kepesertaan KIS yang mempergunakan PBI APBD dari 270 ribuan sampai dengan sekarang per 7 maret 2023 sudah kita dapatkan 115.488 dengan pembayaran 4,4 Milyar dari sebelumnya 9,5 Milyar sehingga lebih tepat sasaran.

Efesiensi anggaran kita lakukan dengan pola pemutahiran data, kita dorong ke Desa melalui team Puskesos GCT,Team IT dan Team Kreative untuk bisa menyuarakan dan mensosialisasikan bahwa yang bisa mendapatkan bantuan berupa KIS PBI APBD adalah warga Fakir Miskin dan Warga Tidak Mampu.

Caranya dengan menyisir data secara bertahap kalau kariawan swasta kita arahkan kesegment PPU (Pekerja Penerima Upah), kalau kondisi ekonomi bagus kita dorong KIS Mandiri, kalau dia seorang PNS, TNI, POLRI ke PBPU, Pensiunan kita arahkan ke BP.

Harapan dapat mengurangi beban APBD Pemerintah Kab.Buleleng dalam hal pemberian iuran Kepesertaan KIS APBD agar tepat sasaran sehingga tidak timbul adanya kecemburuan sosial, kerawanan sosial terhadap program-program bantuan Pemerintah khusunya dari Dinas Sosial.

Dinsos_Hadir
Puskesos_GCT