RAKOR Penekanan DTKS Bersama Pendamping PKH
RAKOR Penekanan DTKS Bersama Pendamping PKH
#Dinsos_Hadir
5 Oktober 2023
Singaraja - Demi melancarkan Program selanjutnya di Kabupaten Buleleng, Dinas Sosial (Dinsos) melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan para Korcam PKH di sembilan kecamatan. Rakor yang digelar Kamis (5/10) siang di Ruang Kepala Dinas Sosial tersebut difokuskan kepada pendamping untuk meningkatkan penekanan angka DTKS Non Program.
Kabupaten Buleleng yang pada saat ini dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Non Program terus membengkak yang menyebabkan overload data di applikasi Siks-Ng. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, I Putu Kariaman Putra,S.Sos,MM, menghimbau kepada seluruh Korcam PKH yang bertugas diseluruh Kecamatan yang ada di lingkungan Kabupaten Buleleng untuk lebih aktif dalam memverifikasi dan memvalidasi data warga di DTKS Non Program. Karena itu, ia meminta para pendamping memiliki sinergitas dan komunikasi baik dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.
“Jadi para pendamping harus meningkatkan pendekatan ke Desa/Kelurahan dampingannya, agar bisa memverifikasi pemutahiran warga yang masuk ke data DTKS Non Program bisa di bersihkan apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selebihnya nanti warga tercecer di tiap Desa/Kelurahan bisa ditindaklanjuti sesuai komponen. Karena itu sudah arahan dari Kemensos RI dan Pusdatin langsung,” ujarnya.
Pada penyampaiannya tersebut, Kadis Kariaman juga menyampaikan arahan dari Bapak PJ Bupati Buleleng dalam memikirkan dengan matang terkait pemanfaatan insentif fiskal kinerja. Alokasi yang dirancang dari total sebanyak 17,5 miliar rupiah terdiri dari kinerja penurunan kemiskinan sebanyak 5,6 miliar rupiah, kinerja penurunan stunting sebanyak 5,9 miliar rupiah, dan kinerja percepatan belanja daerah sebanyak 6 miliar rupiah. Selain itu, Pemkab Buleleng pun menerima tambahan dana desa pada tahun anggaran 2023 sebesar 5,4 miliar rupiah."Katanya.
" Dari verifikasi data tersebutlah nantinya kita pakai untuk program bantuan sosial yang melibatkan 3 bidang dalam perlindungan sosial kepada warga miskin ekstrem, penyandang disabilitas, anak terlantar, fakir miskin dan permasalahan masyarakat kesejahteraan sosial lainnya, maka dari itu perbaikan data snagat dibutuhkan se riil sesuai dengan kondisi dilapangan yang sebenarnya. " Lanjutnya.
Untuk itu, para Korcam agar bisa menyampaikan arahan tersebut ke pendamping PKHNya di masing-masing Kecamatan, dan gerak langkah tersebut bisa terlihat progressnya 2 bulan nanti di applikasi Siks-Ng sesuai dengan Sk Kemensos RI. Sehingga bisa mewujudkan data riil sesuai dengan ketentuannya serta angka DTKS di wilayah Kabupaten Buleleng turun dari overload sekarang yang ditetapkan oleh Pusdatin." Imbuh Kadis Kariaman.
Koordinasi tersebut juga didampigi oleh Kabid Yanrehsos, Korwil PKH Bali, Korkab PKH Buleleng, serta Penyuluh Sosial.
#Dinsos_Hadir
#Puskessos_GCT
